Kanal-Gorontalo.com – Perbedaan penetapan Idulfitri 1447 H antara pemerintah dengan Muhammadiyah memicu polemik di ruang publik, terutama di media sosial. Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal lebih awal, yakni pada 20 Maret 2026, mendapat sorotan, bahkan sempat divonis haram oleh oknum karena dianggap tidak taat kepada ulil amri.
Namun di tengah polemik tersebut, Muhammadiyah justru mendapat banyak simpati dari warganet. Bahkan muncul fenomena di media sosial berupa ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan organisasi Islam tertua di Indonesia itu.
Perbedaan penetapan Idulfitri ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara juga menetapkan 1 Syawal 1447 H pada 20 Maret 2026, sama seperti Muhammadiyah, di antaranya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Australia, dan Selandia Baru.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyayangkan munculnya sikap yang tidak menghargai perbedaan, terutama narasi yang mengharamkan pihak yang berseberangan dengan pemerintah dengan dalil taat ulil amri.
Merujuk pada Kitab Tafsir At-Thabari tentang ayat ulil amri dalam Surah An-Nisa ayat 58, Haedar menjelaskan bahwa tafsir ulil amri memiliki makna berlapis, mulai dari kekuasaan, pemimpin kolektif, hingga ahli ilmu dan ulama.
Ia juga mengingatkan bahwa polemik ulil amri dapat memicu kembali perdebatan lama mengenai konsep negara Islam, yang diibaratkan sebagai “batang terendam”.
“Justru itu yang ingin dihindari di negeri kita setelah Piagam Jakarta tahun 1945. Itu yang saya maksud membangkitkan batang terendam itu. Apakah mau mengarah ke sana dengan gagasan yang mengharamkan dengan rujukan ulil amri itu?” kata Haedar dilansir muhammadiyah.or.id, Jumat (27/3/2026).
Haedar menambahkan, jika merujuk pada Kitab Tafsir Al-Misbah, ulil amri dikembalikan pada substansinya, yaitu merujuk kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dengan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dan metode hisab, Muhammadiyah menilai telah kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah.
“Kita sudah kembali pada Ar-ruju’ ilal Qur’an was Sunnah dengan KHGT, dengan hisab itu. Justru Al-Qur’an dan Sunnahnya kuat, berarti kita sudah sesuai dengan ayat itu,” ujarnya.
Menurut Haedar, respons publik di media sosial terhadap Muhammadiyah justru sangat positif. Banyak warganet memberikan dukungan dan pembelaan terhadap organisasi tersebut, meskipun tetap ada sebagian akun yang mengkritik.
“Respons publik dan media sosial luar biasa positif untuk Muhammadiyah. Dinamika sosial itu tidak sepenuhnya bisa diprediksi, bahkan dengan menggunakan otoritas,” katanya.
Percakapan di media sosial pun menunjukkan kata kunci Muhammadiyah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan. Banyak warganet, terutama generasi muda, menilai gagasan Muhammadiyah seperti Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai solusi untuk perencanaan waktu, termasuk dalam penetapan hari besar Islam.
Haedar Nashir juga mengingatkan agar perbedaan penetapan hari besar Islam di masa depan tidak lagi menimbulkan ketegangan. Ia mengajak masyarakat untuk menyikapi perbedaan secara dewasa dan bijaksana.
