Kanal-Gorontalo.com, Gorontalo Utara — Aksi demonstrasi besar-besaran mengguncang halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin (20/10/2025). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahardika menuntut ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum atas berbagai persoalan yang dinilai mencederai integritas pemerintahan di daerah tersebut.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti empat isu krusial yang hingga kini dinilai belum terselesaikan secara tegas: dugaan korupsi pembangunan Masjid Jabal Iqro, polemik Bimtek BKAD, kisruh pengelolaan RS ZUS, serta dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret nama Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf.
Suasana unjuk rasa memanas ketika Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, turun langsung menemui massa. Dalam pernyataannya pada menit ke-58 saat dialog berlangsung, Thariq secara terbuka mengungkap bahwa kasus dugaan ijazah palsu tersebut telah ditangani oleh Polda Gorontalo.
> “Untuk persoalan ijazah, Ibu Nurjanah Hasan Yusuf sekarang itu sudah dalam penanganan di Polda Gorontalo,” tegas Thariq di hadapan para mahasiswa.
Pernyataan itu sontak disambut reaksi keras dari Aliansi Mahardika, yang menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Mereka menilai, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyerahkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum, tetapi juga harus menunjukkan sikap moral dan politik yang tegas terhadap pejabat yang tersangkut dugaan pelanggaran etik.
Tak hanya membahas soal ijazah, Bupati Thariq juga menyinggung dugaan penyimpangan dalam kegiatan Bimtek BKAD 2023–2024. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan.
> “Untuk Kadis PMD, tanpa perlu saya copot, ketika sudah ada penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, maka otomatis akan diberhentikan,” ujarnya tegas.
Dalam kesempatan itu, Thariq juga menjawab tuntutan transparansi publik soal dokumen kerja sama pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito. Ia bahkan mempersilakan mahasiswa untuk melihat langsung isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan izin-izin terkait sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah.
> “Silakan perwakilan mahasiswa melihat langsung dokumen tersebut agar semuanya jelas dan tidak ada prasangka,” ucap Thariq.
Aksi yang berlangsung damai itu ditutup dengan penandatanganan petisi moral oleh Aliansi Mahardika. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal transparansi dan penegakan hukum di Gorontalo Utara.
> “Jika kasus-kasus ini tidak diselesaikan secara terbuka, kami siap turun kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas pernyataan penutup Aliansi Mahardika
